Jumlah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan di Kabupaten Morowali

Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 200
 Bidang Hukum
  20 September 2024
Deskripsi Dataset

Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Bulan Jumlah Peraturan Daerah Jumlah Peraturan Bupati Jumlah Keputusan Bupati Jumlah Keseluruhan
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 Januari 3 3 83 89
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 Februari 0 0 23 23
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 Maret 0 0 27 27
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 April 0 0 22 22
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 Mei 4 4 18 26
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 Juni 0 0 27 27
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 Juli 4 4 33 41
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 Agustus 6 6 31 43
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 September 0 0 21 21
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 Oktober 5 5 23 33
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 November 0 0 19 19
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 Desember 13 11 45 69
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Bulan text
Jumlah Peraturan Daerah numeric
Jumlah Peraturan Bupati numeric
Jumlah Keputusan Bupati numeric
Jumlah Keseluruhan
Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
31 October 2023
Dataset Diubah
20 September 2024
Produsen
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep
Peraturan Perundangan-undangan
Definisi
Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Klasifikasi
Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Ukuran
Jumlah
Satuan
Peraturan